PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordinnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami “deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Pengguna Anggaran :

Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Aggaran/Barang

Gubernur/Bupati/Walikota Selaku Kepala Pemerintahan Daerah

Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran/Barang di Daerah

Bendahara Umum Negara/Daerah

Menteri Keuangan Selaku BUN

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

Kepala SKPKD Selaku BUD

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

- Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang untuk:

·         menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

·         menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

·         melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

·         menggunakan barang milik negara;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;

·         mengawasi pelaksanaan anggaran;

·         menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

·         menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

·         menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

·         menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

·         menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

·         melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

·         melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

·         melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

·         mengelola utang dan piutang;

·         menggunakan barang milik daerah;

·         mengawasi pelaksanaan anggaran;

·         menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN).

Menteri Keuangan selaku BUN berwenang:

·         menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

·         mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

·         melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

·         menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

·         menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

·         mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;

·         menyimpan uang negara;

·         menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;

·         melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

·         melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

·         memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

·         melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

·         mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;

·         melakukan penagihan piutang negara;

·         menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

·         menyajikan informasi keuangan negara;

·         menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;

·         menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;

·         menunjuk pejabat Kuasa BUN.

Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara disertai pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Kuasa BUN berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. Kuasa BUN berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala SKPKD selaku BUD berwenang:

·         menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

·         mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

·         melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

·         memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

·         melaksanakan pemungutan pajak daerah;

·         memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

·         mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

·         menyimpan uang daerah;

·         melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

·         melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

·         menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

·         melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

·         melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

·         melakukan penagihan piutang daerah;

·         melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

·         menyajikan informasi keuangan daerah;

·         melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

1.    Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

2.    Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

3.    Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

4.    Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

5.    Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.