DAFTAR NILAI UAS SEMESTER VI

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

 

STKIP BANTEN
DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER VI
MATA KULIAH : EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN
DOSEN : FATULLAH,SPd.I,MM
NO	NIM	NAMA	ASPEK PENILAIAN				TOTAL	NILAI AKHIR	MUTU HURUF
			ABSEN	TUGAS	UTS	UAS
1		ITA JUITASARI	40	70	76	0	186	46.50	D
2		ROSTIANI	75	70	80	82	307	76.75	B
3		SAEPUDIN	85	70	83	85	323	80.75	A
4		LINA NURMALA	25	70	81	0	176	44.00	D
5		YUNI FEBRIANI	75	70	81	76	302	75.50	B
6		DENI ANDIKA	80	70	87	83	320	80.00	A
7		YEYEN RUSTIANI	70	70	80	77	297	74.25	B
8		ANAH NURHASANAH	20	70	70	0	160	40.00	D
9		FITRI RATNA SARI	70	70	88	0	228	57.00	C
10		YANA HSP	55	70	77	76	278	69.50	B
11		APIPIH	0	0	0	0	0	-	E
12
A	80 - 100
B	66 - 79
C	56 - 65
D	40 - 55
E	0   - 39

DAFTAR NILAI SEMESTER VIII

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

 

STKIP BANTEN
DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER VIII
MATA KULIAH : STATISTIKPENDIDIKAN
DOSEN : FATULLAH,SPd.I,MM
NO	NIM	NAMA	ASPEK PENILAIAN				TOTAL	NILAI AKHIR	MUTU HURUF
			ABSEN	TUGAS	UTS	UAS
1		ANDI AZIS	40	70	76	78	264	66.00	B
2		ENDAH LIANTI	15	70	0	79	164	41.00	E
3		IIS DAHLIA	65	70	78	81	294	73.50	B
4		ISTIHAROH	80	70	81	90	321	80.25	A
5		JAENUDIN	75	70	81	86	312	78.00	B
6		JUMEDI	80	70	83	89	322	80.50	A
7		RENI RAHAYU	75	70	80	87	312	78.00	B
8		SAEPUL ARIS	75	70	79	81	305	76.25	B
9		SUHAEMI	85	70	78	88	321	80.25	A
10		SUHAENAH	70	70	77	80	297	74.25	B
11		IDA NURHALIMAH	0				0	-	E
12		SRI PUZI LESTARI	15				15	3.75	E
A	80 - 100
B	66 - 79
C	56 - 65
D	40 - 55
E	0   - 39

Mendagri perlihatkan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi.

Daftar 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu dipublikasikan oleh Kemendagri melalui websitenya www.kemendagri.go.id pada Selasa (21/6/2016). Pada sisi kanan atas website Kemendagri, ada 'PERDA Batal' yaitu daftar perda yang dibatalkan pemerintah dan bisa didownload.

Secara rinci, dari 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu sebanyak 1.765 adalah perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri. Kemudian 111 peraturan atau putusan Mendagri yang dicabut atau revisi oleh Mendagri dan 1.267 perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menegaskan bahwa tidak ada Perda bernuansa Islam yang masuk perda yang dibatalkan atau direvisi pemerintah. Hal itu menyusul kasus Perda Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang diturunkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota.

"Siapa yang hapus, tidak ada yang hapus. Organisasi keagamaan kan ada fatwanya, saya kira pemerintah manapun ikut bagaimana fatwa MUI, majelis agama yang lain. Tidak masalah," ucap Tjahjo Rabu (15/6).

"Aceh mau terapkan syariat Islam itu boleh. Namun penerapan di Aceh mau diterapkan di Jakarta, pasti enggak bisa," imbuhnya.

Pencabutan Perda itu diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (13/6) lalu. Jokowi menyebut 3.143 perda atau perkada itu bermasalah karena secara umum menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan.

Jokowi merinci perda yang dibatalkan itu meliputi perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan perda yang bertentangan dengan praturan dan perundangan yang lebih tinggi.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing," ucap Presiden Jokowi Senin (13/6) lalu.

dikutip dari detik.com 

Jokowi Ngutang Lagi Ke World Bank Rp.5,4 Triliun, Katanya Buat Entaskan Kemiskinan

Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) sebesar 400 juta dolar AS atau Rp 5.482.800.000.000 untuk pemerintah Indonesia. Pinjaman yang pertama ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.
 PARAAAAAAH....
Kedua tujuan tersebut diklaim sebagai komponen penting guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves menjelaskan, pendanaan senilai 400 juta dolar AS mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.
“Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13.1 persen pada tahun 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10.8 persen). Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada,” ujar Rodrigo dalam rilis resmi Bank Dunia, Rabu (1/5).
Oleh karena itu, menurutnya, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16.9 persen dari PDB di tahun 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.
Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. “Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo.
Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop mengatakan, pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi.
“Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas. Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha,” ujar Ndiame Diop.