SILABUS MK SISTEM POLITIK INDONESIA MKK4013

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

Mata Kuliah   : Sistem Politik Indonesia

Kode MK       : MKK4013

Bobot             : 3 (Tiga) SKS

PRODI          : Administrasi Negara

Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah ini disajikan sebagai dasar untuk pengenalan lebih jauh tentang apa dan bagaimana sistem politik Indonesia. Secara spesifik akan dikaji mengenai sistem politik sejak zaman kerajaan sampai masa reformasi, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan fungsi serta kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pokok bahasan :

1. Pengertian sistem politik Indonesia
2. Sejarah Sistem Politik Indonesia (zaman pra kolonial, kolonial, orde lama, orde baru, dan reformasi)
3. Sistem Kepartaian
4. Sistem Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
5. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden
6. Sistem Pemilihan Umum Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)
7. Fungsi dan Kedudukan Eksekutif
8. Fungsi dan Kedudukan Legislatif
9. Fungsi dan Kedudukan Yudikatif
10. Fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara masa Reformasi

- Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- Mahkamah Konstitusi (MK)

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- Komisi Yudisial (KY)

Referensi :

1. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
2. Fisip UI, Mengubur Sistem Politik Orde Baru, Bandung, Mizan, 1998
3. Arief Rahman, Sistem Politik Indonesia, Surabaya, Intelektual Club, 2001
4. Hartono Mardjono, Reformasi Polisik Suatu Keharusan, Jakarta, GIP,