SISTEM POLITIK DI INDONESIA

kunjungi juga www.fatullah.blogspot.com

LATAR BELAKANG

Para pembaca yang budiman, terutama Mahasiswa/i Kampus B STISIP Banten Raya yang saya banggakan. Jika kita kaji lagi sebenarnya masih banyak kekurangan kita ketika penyampaian materi dikelas karena keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya harapan saya semoga materi berikut ini bisa memperkaya wawasan kita tentang mata kuliah yang sedang kita ampu. Mudah-mudahan reverensi berikut bisa menambah dan memperkaya wawasan tentang “Sistem Politik di Indonesia”

Sistem politik di Indonesia mengandung segi ilmu tentang kebijaksanaan (policy science). Maka data yang signifikan tentang pola-pola budaya politik di Indonesia dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi proses pengambilan keputusan (dalam bentuk output) oleh mesin politik resmi dalam rangka menyusun strategi pembangunan masyarakat dan system politiknya sendiri kearah tujuan yang dikehendaki.

Tujuan yang dikehendaki ini tersurat dan tersirat dalam system nilai, ideologi negara,dasar negara yaitu pancasila. Dari sudut ini,tidak dapat dilepaskan pengaruh pembahasan tentang peranan nilai-nilai moral dan falsafah yang hidup dalam mendasari system politik Indonesia itu. Bersandar pada satu metode saja atau inklinasi yang tidak eklektik terhadap pengaruh metode/pendekatan yang mengesampingkan pengaruh falsafah dalam membahas system politik, akan menyebabkan kurangnya dasar-dasar pertimbangan yang menyeluruh.

Berbicara tentang system politik, hal ini sangat berkaitan dengan struktur politik. Struktur politik merupakan salah satu species struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan elokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

A. PENGERTIAN

Kita sudah lama mengenal istilah negara (state), jabatan (officce), institusi (institution), pendapat umum (public opinion) dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship training). Istilah-istilah ini sekarang sering diubah menjadi sistem politik (political system), peran politik (political role), struktur poltik (political structure), sosialisasi politik (political socialization) dan budaya politik (political culture). Oleh karena itu, batas arti sistem politik menjadi kenyal (tidak tetap) dan juga dalam beberapa hal bertambah meluas.

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang kait mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. Di lain pihak, sistem dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis (serve-mechanism).

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng, dalam hal ini, proses tersebut mengandung dimensi waktu (masa lampau, masa kini, masa mendatang). Adapun ”sistem politik” menurut David Easton yaitu seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas prilaku sosial, melalui mana nilai-nalai disebarkan untuk suatu masyarakat.

B. ISI (PEMBAHASAN)

Sistem politik indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara indonesia sampai dewasa ini, atau hanya dalam periode-periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan kita dapat menjumpai perbedaan-perbedaan esensial sistem politik di indonesia dari periode yang satu ke priode yang lain, misalnya sistem politik Demokrasi Liberal, sistem politik Demokrasi Terpimpin, sistem politik Demokrasi Pancasila.

Sistem politik di indonesia mengandung segi ilmu tentang kebijaksanaan (policy science). Maka data yang signifikan tentang pola-pola budaya politik di indonesia dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi proses pengambilan keputusan (dalam bentuk output) oleh mesin politik resmi (lembaga) dalam rangka menyusun strategi pembangunan masyarakat dan sistem politiknya sendiri kearah tujuan yang dikehendaki.

1. Demokrasi Liberal

Di indonesia demokrasi liberal berlangsung sejak 3 november 1945, yaitu sejak sistem multi-partai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multi-partai ini lebih menempakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.

Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Dengan demikian demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 juli 1959, sedang secara material berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan, dengan demikian sistem politik di indonesia adalah sistem politikyang berlaku atau sebagaimana adanya di indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun hanya sebagian saja. Melalui pidato presiden didepan konstituante tanggal 10 november 1956 atau pada saat konsepsi presiden tanggal 21 februari 1957 dengan dibentuknya dewan nasional.

Dalam periode demokrasi liberal ini ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan telah melekat dan mewarnai prosesnya, diantaranya :

» Gaya politik

Bersifat ideologis, artinya lebih menitikberatkan faktor yang membedakan. Sebabnya ialah karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik. Adanya kelompok-kelompok yang mengukuhi ideologi secara berlainan, bahkan bertentangan, berkulminasi pada saat berhadapan dengan kebuntuan penetapan dasar negara pada saat sidang konstituante. Gaya politik yang ideologik dalam konstituante ini oleh elitnya masing-masing dibawa ketengah rakyat, sehingga timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.

» Kepemimpinan

Berasal dari angkatan sumpah pemuda yang lebih canderung belum permisif untuk meninggalkan pikiran-pikiran paternal, primordial terhadap aliran, suku, agama, atau kedaerahan.(Dari sudut ini, sumpah pemuda tahun 1928 barulah merupakan ucapan dan ikatan resmi serta belum membudaya secara material pada saat itu).

2. Demokrasi Terpimpin

Dalam periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Tokoh politik (Soekarno) yang memegang pimpinan nasional ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal (demokrasi parlementer) tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan pula sebagai tidak efektif dan ia kemudian memperkenalkan apa yang disebut musyawarah untuk mufakat.

Sistem multipartai oleh tokoh politik tersebut dinyatakan sebagai salah satu penyebab inefektivitas pengambilan keputusan, karena masyarakat lebih didorong kearah bentuk yang fragmentaris. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentik badan yang disebut front nasional pada periode ini dan disebut pula periode pelaksanaan UUD 1945 dalam keadaan ektra-or-diner, disebut demikian karena terjadi penyimpangan UUD 1945.

» Gaya politik

Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian (penpres no.7-1959). Tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme agama dan komunisme (nasakom), kompetisi nasakomis masih dibenarkan karenadalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan.”jor-joran” masih berada dalam penguasaan dan didominasi tokoh politik yang menurut beberapa pengamat, menjalankan cara yang memecah dan kemudian menguasainya. Ketika kapercayaan terhadap tokoh politikitu meluntur, yaitu pada saat dan sesusah G-30 S/PKI meletus Jor-Joran tersebut berubah menjadi pertarungan terbuka.

Sementara tokoh politik itu berkuasa, pengaturan soal-soal kemasyarakatan dan politik lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Hal-hal ini di buktikan oleh merajalelaanya teror mental dengan memberikan predikat kontra revolusi kepada aliran-aliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai yang mutlak tersebut diatas.

» Kepemimpinan

Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya. Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari Kambing hitam. Karena sifatnya kharismatik dan paternalistik, tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak bertikai, baik dengan sukarela maupun karena terpaksa. Dengan dialektika, pihak yang kurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya. Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI.

3.Demokrasi Pancasila

Penelahan terhadap Demokrasi-Pancasila tentu tidak dapat bersifat final, karena masih terus berjalan dan berproses. Herbert Feith pernah menulis artikel yang berjudul Suharto’s Search For a Political Formal pada tahun 1968, yaitu pada awal demokrasi-pancasila ini diperkenalkan dan mulai dikembangkan, oleh karena itu yang dikemukakan disini semata-mata hanya dalam usaha mencari format demokrasi pancasila tersebut.

Praktek-praktek mekanisme demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik indonesia. Disana sini pula akan terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Namun batu pertama telah dletakkan oleh demokrasi pancasila ini dapat diukur dari uraian sementara seperti dibawah ini.

» Gaya Politik

Gaya ideologik boleh dikatakan sudah hampir tidak manggung lagi, yang menonjol ialah gaya Intelektual yang progmatik, melalui penyaluran kepentingan yang berrorientasi kepada program dan pemecahan masalah.

» Kepemimpinan

Bersifat legal artinya bersumber pada ketentuan-ketentuan Normatif Konstitusional. ABRI sebagai titik pusat polititk di indonesia dewasa didukung oleh Teknokrat.

C. KONSEP

Pemahaman dan perbandingan dengan jalan ini akan menghasilkan tidak lebih jauh dari pada pengenalan tentang kerangka Yuridis dan normatif, untuk menutup kelemahan dan ketidakcukupan pembahasan tentang institusi-institusi formal pemerintahan, seorang penelaah harus memperhitungkan pula peranan ikatan perkerabatan, mob, elektorat, pengelompokan dan segenap fokus kekuasaan dan pengaruhnya dalam proses polititk sebagai suatu fakta yang tak bisa di kesampingkan begitu saja.

Dewasa ini, pendekatan yang demikian di ganti dan beralih ke arah introduksi peranan dan bantuan sosiologi dan antropologi. Almond adalah salah seorang yang mencoba menciptakan skema untuk mengadakan metodik perbandingan mengenai sistem-sistem politik dengan meminjam (melalui penyesuaian) konsep-konsep sosiologi dan antropologi. Dengan jalan ini diyakininya bahwa sistem politik merupakan suatu sistem kegiatan. Melalui sosiologi dan antropologi ini pula lebih tidak di rasakan kesukaran untuk memprroleh informasi yang cukup akurat bagi peninjauan sistem politik, sepanjang kegiatan polititk tersebut perilaku yang dapat di observasi secara empiris sebagai hasilnya, Almond mengklasifikasi sistem-sistem politik atas dasar struktur dan budayanya. Dengan demikian konsep struktur dan konsep budaya Ini tidak dapat di bahas secara terpisah, budaya politik masyarakat sangat dipengaruh oleh struktur politik, sedangkan daya operasional stuktur tadi ditentukan oleh konteks kultural dimana struktur itu berada.

D. KESIMPULAN

Sebagai penutup pembahasan singkat tentang Sistem Politik ini dapat dikemukakan bahwa dengan memikirkan politik sebagai suatu suistem, akan diperoleh pandangan yang lebih luas. Walaupun demikian, argumen yang menentang teori sistem tidaklah dapat dikesampingkan, bahkan justru mempunyai manfaat yang tak ternilai dalam mengisi teori sistem itu sendiri melalui kritik. Pembahasan yang tidak sistematik (unsistomic), yaitu bersifat fragmutaris artinya belum mencapai kebulatan yang utuh, kiranya akan dapat juga menyumbang sebagai bagian pengisi dalam rangka penjelajahan sistem poltik.

Kemudian bagaimana caranya ”Fragmen-fragmen” tersebut berkontribusi dan terpakai dalam sistem politik, diserahkan pada metode dan tujuan penerapan teori sistem itu sendiri, pendapat yang frogmentaris itu tidaklah terbuang, karena memang tiada usaha ilmiah yang sia-sia. Bila di telaah lebih lanjut, konsep yang ditumbuhkan oleh teori sistem itu sendiri bahkan disadari masih merupakan suatu ”fragmen” dari sesuatu yang lebih besar. Dari sudut inilah penelaahan sistem politik ditunjang oleh kebulatan sumbangan berbagai ilmu: Sejarah, Sosiologi, Psikologi, Antropologi, Hukum, Ekonomi, Komunikasi, Geografi, dan lain sebagainya.

Besar harapan saya kepada pembaca khususnya Mahasiswa/i untuk terus mencari Reverensi dan mencari sumber terupdate, demikian semoga bermanfa’at.

Cibaliung 23 Mei 2017